Bupati Solok, Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, dan Saldi Isra, Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat, menerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award 2004. Penghargaan itu diserahkan oleh putri Bung Hatta, Meutia Hatta, di Jakarta, Selasa (28/9).

Menurut Betty Alisjahbana, panitia acara itu, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi bagi penerima penghargaan ini. “Kriteria ini adalah pribadi yang bebas dari tindak korupsi, melakukan tindakan nyata untuk membersihkan lingkungan dari praktek korupsi, dan tindakan yang dilakukan efektif,” ujarnya.

Betty berharap dengan penghargaan ini akan lebih banyak orang yang aktif dalam memberantas korupsi. “Kami berharap apa yang dilakukan dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang,” katanya.

Gamawan dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan merakyat. Gamawan tak pandang bulu menindak aparatnya yang indisipliner. Dalam memberantas korupsi di wilayahnya, Gamawan telah menurunkan pangkat 23 stafnya, menunda kenaikan pangkat 9 staf, menunda kenaikan gaji berkala 9 orang, memberhentikan sebanyak 2 orang, memberhentikan dengan tidak hormat sebanyak 8 orang dan pembebasan dari jabatan sebanyak 10 orang.

Gamawan dilahirkan di Alahan Panjang, 9 November 57. Menyelesaikan sarjana di Fakultas Hukum Jurusan Tata Negara Universitas Andalas, Padang, dan master di Manajemen Kebijakan Publik Universitas Negeri Padang. 

Gamawan dan aparatnya telah membangun sistem pemerintahan yang sangat transparan. “Saya telah membentuk peraturan daerah tentang transparansi masyarakat. Dengan perda ini masyarakat bisa mengetahui berapa uang yang digunakan oleh bupati maupun anggota legislatif,” ujar Gawaman dalam sambutannya.

Sementara pengamat politik Saldi Isra yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas dilahirkan di Paninggahan, Solok, 20 Agustus 1968. Ia menyelesaikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan predikat summa cum laude. Saldi meneruskan master di Institute Post Graduate Studies dan Research University of Malaya, Malaysia. 

Saldi seorang yang punya pribadi sederhana. Ia pernah membongkar korupsi di DPRD Sumatera Barat yang berlangsung sejak 1999. Melalui Forum Peduli Sumbar, Saldi mulai mengkaji rancangan APBD. Dari kajian itu ditemukan banyak penyimpangan anggaran. Dengan dana patungan yang mereka kumpulkan, Forum mengirim utusan ke Mendagri untuk melaporkan penyimpangan itu. Tapi laporan itu tak digubris. 

Maka Saldi melaporkan ke Kejaksaan setempat dan menggugat secara class action. Saldi juga meminta Gubernur Sumbar agar tidak meneken APBD. Permintaan itu pun tak digubris. Salah satu strategi yang dibangun Saldi adalah melalui pers dengan terus memberitakan pengusutan. “Saya sendiri tak menduga bahwa 43 anggota DPRD Sumbar dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Negeri Sumbar,” katanya.

Saldi berterima kasih pada keberanian jaksa dan hakim yang telah menjatuhkan vonis itu. “Dengan bergulirnya kasus ini daerah lain seperti mendapat injeksi anjing gila yang menyebabkan daerah mengungkap korupsi,” katanya. 

Hadir dalam acara penghargaan itu Todung M Lubis, Smita Notosusanto, Teten Masduki, dan penggiat LSM lainnya. 

M Fasabeni – Tempo

Sumber: TEMPO Interaktif; SELASA, 28 SEPTEMBER 2004 | 21:59 WIB

Leave a Reply