DSC_0323

 

 

Wali Kota Surakarta Joko Widodo dan Pemerintah Kota Yogyakarta meraih Bung Hatta Anti Corruption Award atau BHACA tahun 2010.

Anggota Dewan Juri, Betti Alisjahbana, Senin (4/10), mengatakan, kriteria ditekankan pada reformasi birokrasi. ”Faktor yang dilihat adalah integritas, tindakan nyata, dan membangun sistem layanan publik yang transparan,” ujar Betti.

Dia mencontohkan, Joko Widodo dikenal merakyat, mendorong perubahan, dan melakukan efisiensi anggaran untuk membangun 13 pasar rakyat, taman kota, lokasi pedestrian, dan sabuk hijau sepanjang 7 kilometer di tepian Bengawan Solo.

Joko dikenal mampu merelokasi 889 pedagang kaki lima (PKL) tanpa kekerasan. PKL direlokasi dan diberi kios cuma-cuma. Mereka hanya dikenai retribusi Rp 3.000 per hari dan diberi surat izin usaha perdagangan serta berbagai kelengkapan administrasi sehingga dapat mengembangkan bisnis dengan bank.

Joko diketahui menyediakan shelter, tenda, dan gerobak dalam penataan PKL. Anggota tim Juri BHACA 2010 yang lain, Zoemrotin K Susilo, Eko Prasojo, dan Rikard Bagun, menilai, kinerja Joko dalam lima tahun kepemimpinan pertama menghasilkan dukungan suara 90,09 persen dalam pemilu kepala daerah kedua.

Terobosan layanan

Kinerja baik secara organisasi dicapai maksimal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipimpin Wali Kota Herry Zudianto. Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai mampu membenahi layanan publik.

”Yogyakarta meringkas proses perizinan tidak hanya di bawah satu atap, tetapi selesai lewat satu orang saja. Mereka membuat citizen charter sebagai pengikat antara pelayan publik dan masyarakat,” kata Betti.

Yogyakarta membangun Unit Pelayanan Informasi Keluhan bagi masyarakat. Penyusunan APBD pun melibatkan masyarakat dan alokasi anggaran diumumkan demi menjaga transparansi.

Salah seorang pendiri BHACA, Natalia Soebagjo, mengatakan, dua pemenang tahun ini disaring dari 38 nomine. ”Setelah verifikasi administratif, ada 15 nomine. Berdasarkan verifikasi lapangan, ada delapan yang masuk final,” kata Natalia.

Zoemrotin K Susilo menambahkan, para finalis juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan. BHACA akan dicabut jika di kemudian hari penerima terbukti melakukan kejahatan korupsi. (ONG)

Sumber: Kompas (Selasa, 5 Oktober 2010) 

Leave a Reply