SIARAN PERS / 7 Desember 2017

 

Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Meraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017

 

Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) secara konsisten memberikan penghargaan kepada pribadi-pribadi yang terus berusaha menumbuh-kembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab, serta menjadi inspirator bagi terbangunnya upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya. Sejak tahun 2003, Perkumpulan BHACA sudah memberikan anugerah kepada 15 individu, dan di tahun 2017 ini merupakan penganugerahan yang ke-tujuh kali, dan anugerah diberikan kepada dua individu berintegritas dan dinilai berhasil melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publik dan birokrasi pemerintah.

Pada tanggal 29 November 2017, Dewan Juri BHACA 2017 yang terdiri dari Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal A. Muchtar telah memutuskan untuk memberikan anugerah BHACA 2017 kepada Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan) dan Heru Pambudi (Dirjen Bea Cukai).

Betti Alisjahbana, anggota Dewan Juri BHACA 2017 mengatakan, “Nurdin Abdullah mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi dan maju. Selama kepemimpinannya, perekonomian Bantaeng tumbuh pesat, pendapatan per kapita warga meningkat tajam, serta angka pengangguran turun drastis. Sedangkan Heru Pambudi memimpin reformasi kepabeanan dan cukai demi mencapai pelayanan yang lebih cepat, lebih bagus, serta lebih transparan. Meski perjalanan pembenahan di Bantaeng dan Bea Cukai masih panjang, namun Dewan Juri menilai bahwa komitmen serta usaha konsisten yang ditunjukkan Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi layak untuk mendapatkan penghargaan.”

Ketua Dewan Pengurus Harian Perkumpulan BHACA menyampaikan, “Tahun ini, Dewan Juri telah menentukan tidak saja seorang kepala daerah tetapi juga seorang aparatur sipil negara sebagai penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award. Tantangan yang dihadapi masing-masing untuk mempertahankan integritas pribadi serta membangun sistem tata kelola yang baik di lingkungan mereka, walaupun dalam skala berbeda, tetap sama beratnya. Di mana saja, melawan arus memerlukan keberanian dan mengandung resiko. Niat untuk melakukan perubahan, keberanian untuk melaksanakannya dan hasil nyata yang telah dicapai perlu kita akui dan hargai. Bagaimanapun juga perubahan besar yang dicita-citakan harus diawali dengan langkah nyata pertama dan berawal dari diri sendiri. Semoga mereka bisa terus jadi panutan dan sistem yang mereka bangun menjadi landasan kokoh untuk selangkah demi selangkah membangun Indonesia yang bersih.”

Malam Anugerah BHACA 2017 akan diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Desember 2017 di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Sudirman kav. 58, Jakarta Selatan. Dalam acara ini kedua tokoh yang meraih BHACA 2017 ini akan memberikan pidato penerimaannya, juga akan ada launching buku 4 tokoh Peraih BHACA sebelumnya. Dan sebagai penghormatan terhadap Mohammad Hatta, satu dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia dan teladan seorang pemimpin yang bersih dan berintegritas, yang menginspirasi perkumpulan dan award ini, perwakilan dari keluarga Bung Hatta akan menyerahkan plakat anugerah BHACA 2017 kepada Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi di acara tersebut.

 

Jakarta, 7 Desember 2017

 

Natalia Soebagjo, Ketua Dewan Pengurus Harian P-BHACA (0816901052)

Betti Alisjahbana, Dewan Juri BHACA 2017 (08118808687)

Bivitri Susanti, Dewan Juri BHACA 2017 (08121041593)

Endy M. Bayuni, Dewan Juri BHACA 2017 (0816870205)

Paulus Agung Pambudhi, Dewan Juri BHACA 2017 (0818810935)

Zainal A. Mochtar, Dewan Juri BHACA 2017 (08117578812)

 

Profil Peraih BHACA 2017

 

Nurdin Abdullah

Sebelum Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng pada tahun 2008, Bantaeng termasuk salah satu dari 199 daerah tertinggal di Indonesia dan sekarang sudah tidak lagi. Perekonomian Kabupaten Bantaeng kini tumbuh dari 5,37 persen di tahun 2008 menjadi 7,23 di tahun 2016, pendapatan per kapita warga naik dari Rp. 5,5 juta (2008) menjadi Rp. 34,6 (2016), menurunkan angka pengangguran cukup signifikan dari 12,21 persen (2008) menjadi 3,83 persen (2016). Pelayanan kesehatan dan pemadam kebakaran yang terkenal bergerak cepat dan profesional tidak hanya melayani warga Bantaeng, tapi juga kabupaten-kabupaten tetangganya.

Berbagai perbaikan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Bantaeng terjadi berkat berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan Nurdin sejak awal menjabat. Di tahun pertama kepemimpinannya, Nurdin melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah dengan menerapkan pola assesment dengan melibatkan Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, Jawa Barat. Nurdin melakukan sistem pendaftaran terbuka (open recruitment) sejak 2009 dan rotasi Kepala Dinas secara berkala setiap 3-6 bulan sekali untuk menghindari “zona nyaman korupsi”. Nurdin sudah banyak mengganti pejabat yang bekerja tidak benar atau terbukti korup: Kepala Badan Kepegawaian Daerah sudah berganti empat kali, Wakil Bupati pada periode kepemimpinan kedua ini sudah beberapa kali ikut lelang jabatan di periode pertama Nurdin menjabat Bupati, dan kalau ada pejabat yang bersalah dan dilapori warga, akan langsung dicopot.

Untuk menutup kebocoran anggaran, berkas APBD yang sudah disahkan akan diserahkan ke kejaksaan dan kepolisian untuk dianalisa dan dilakukan pengawasan. Inspektorat juga diperkuat sebelum pelaksaana anggaran, begitu juga rapat-rapat koordinasi dengan aparat kejaksaan dan kepolisian. Partisipasi warga, aktivis LSM, dan pers dalam pengawasan pembangunan difasilitasi dengan baik karena di rumah pribadi Nurdin, siapa pun warga Bantaeng bebas masuk untuk mengadu atau mengusulkan program. Saat menerima pengaduan warganya, Nurdin sesegera mungkin menyelesaikan persoalan warga dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Beberapa pihak yang pernah menjadi tim sukses Nurdin mundur karena ternyata tidak dapat “proyek” setelah Nurdin menang dalam Pilkada periode kepemimpinan pertama 2008-2013, karena memang Nurdin tidak pernah menjanjikan hal itu, dan ia konsisten melaksanakannya. Dengan demikian, pada periode kedua Pilkada 2013, Nurdin bisa dikatakan maju tanpa tim sukses dan tanpa dana karena rakyat bergerak sendiri mengkampanyekan dan memilih dirinya yang terbukti bekerja dengan baik dan bersih selama lima tahun pertama. Pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin meraih 82,58 persen suara sah berdasar hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bantaeng pada tahun 2013.

Kerja keras aparat Pemerintahan Kabupaten Bantaeng akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Triliunan uang investor telah masuk ke Bantaeng tanpa ada pungutan. Bantaeng menerapkan pelayanan one day service, proses perizinan selesai dalam sehari, yang juga tanpa pungutan. Investor dijemput di bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan diantar sampai ke Bantaeng. Tapi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup juga diprioritaskan, kini semakin banyak hutan di Bantaeng yang dijadikan hutan rakyat dan tidak ada lagi penangkapan petani yang dituduh sebagai perambah hutan karena Nurdin dan jajarannya bisa diajak dialog oleh aktivis LSM dan warga. Varietas sayuran dan buah, serta hasil perikanan dimajukan dengan konsep Agri-Marine Economy. Lembaga keuangan desa dibentuk dan disinergikan dengan badan usaha milik desa di 46 desa yang tersebar di 8 kecamatan, disesuaikan dengan potensi keunggulan produk masing-masing desa. Dengan Brigade Siaga Bencana (BSB), Nurdin menyiagakan lebih dari 20 dokter, 16 perawat dan 8 unit mobil ambulans berfasilitas emergency yang siap 24 jam untuk warga. Begitu pula dengan 11 unit mobil pemadam kebakaran berstandar internasional dan rumah sakit umum berkualitas tinggi yang tidak hanya melayani warga Bantaeng, tapi juga warga dari kabupaten-kabupaten tentangga.

Sejak tahun 2015, sudah sekitar 200 pemerintah kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia yang belajar langsung ke Bantaeng mengenai peningkatan pelayanan publik dan terobosan dalam reformasi birokrasi.

 

Heru Pambudi

Dengan jejak karir yang panjang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi diharapkan dapat langsung bekerja dengan cepat menyelesaikan segala kewajiban dan perbaikan di Bea dan Cukai ketika dilantik menjadi Direktur Jenderal pada 1 Juli 2015 lalu oleh Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro. Heru berkomitmen untuk menjalankan prinsip good governance dengan mementingkan integritas dan inovasi. Bersama kolega dan segenap jajaran di Bea Cukai, Heru membuat program terobosan seperti penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT), progress Pusat Logistik Berikat (PLB), dan e-commerce.

Diperlukan usaha yang sangat keras untuk mereformasi dan membersihkan Bea Cukai yang sudah berpuluh tahun terkenal penuh dengan praktek korupsi. Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) digulirkan pada Desember 2016 hingga tahun 2020. Program ini memberi bobot yang besar pada penguatan area integritas, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Perhatian dan dukungan untuk reformasi Bea Cukai diberikan oleh Presiden RI dan Menteri Keuangan RI beserta jajarannya, termasuk kaitannya dengan program sinergi dengan Ditjen Pajak. Dalam Program Penertiban Importir Beresiko Tinggi (PIBT), Heru Pambudi bersama jajarannya bekerjasama dan mendapat dukungan dari KPK, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kantor Staf Kepresidenan, PPATK, dan Kementerian dan Lembaga lain yang dimulai sejak deklarasi bersama pada 12 Juli 2017 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan para pemimpin aparat penegak hukum tersebut di atas. Selain itu, Bea Cukai juga membangun pola komunikasi yang konstruktif dengan berbagai asosiasi dan para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Bea Cukai dan perekonomian Indonesia.

Area kunci lain yang mendapat perhatian dalam Program PRKC adalah optimalisasi penerimaan, penguatan fasilitasi, serta pelayanan dan efektifitas pengawasan. Program yang meliputi 19 inisiatif strategis, 88 program terobosan, dan lebih dari 650 rencana aksi ini berlaku serentak di 16 Kantor Wilayah dan 3 Kantor Pelayanan Utama. Bea Cukai melakukan piloting pengendalian titik rawan integritas dan spot check pada kantor Bea Cukai strategis, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Bogor, Cikarang, Pasuruan, dan Malang. Pengawasan melekat berbasis Automated Monitoring Tools (AMT) dan melakukan penindakan kepada 30 pegawai yang melakukan pelanggaran dengan menjatuhkan hukuman disiplin. Untuk lebih meningkatkan program pengendalian, Bea Cukai mengadakan training of trainer di level pimpinan guna penerapan sistem coaching, mentoring, counselling.

Bea Cukai menjalin program sinergi dengan Ditjen Pajak yang meliputi Joint Analysis dan Audit, Intensifikasi dan Ekstensifikasi, dan Integrasi Proses Bisnis. Dari kerjasama ini, sebanyak 674 pengguna jasa telah dilakukan pemblokiran. Pasca deklarasi 12 Juli 2017, dari aspek fiskal terjadi peningkatan tax-base sekitar 56 persen, dan dari aspek aspek yang lebih makro terjadi pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam negeri sekitar 30 persen. Bea Cukai dan Ditjen Pajak juga membentuk single identity and business profile dengan menyatukan Nomor Identitias Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 6 Maret 2017 sehingga mempercepat pelayanan registrasi, memberikan perlakuan yang proporsional terhadap pengguna jasa berdasarkan tingkat kepatuhan, dan mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku bisnis. Single identity ini juga diharapkan dapat membentuk single business profile yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian atau lembaga lain terkait untuk melakukan integrasi data.

Heru mengatakan bahwa penguatan reformasi yang bersifat sistemik dan sinergetik di Bea Cukai adalah hasil kerja keras seluruh jajarannya secara kolektif di internal Bea Cukai dan kerjasama dengan banyak Kementerian dan lembaga negara yang berjalan dengan baik seperti fasilitasi investasi dengan BKPM; pengawasan praktek kartel dengan KPPU; penegakan hukum dengan Polri, Kejaksaan, dan TNI; kerjasama anti-korupsi dengan KPK dan PPATK. Khusus dengan KPK, Bea Cukai meminta asistensi melalui program Koordinasi dan Supervisi. Reformasi ini penuh tantangan namun wajib dimulai dengan tujuan meletakkan dasar-dasar untuk membangun Direktorat Bea Cukai yang bersih dan dapat dipercaya masyarakat.

 

Daftar Dewan Juri dan Peraih BHACA 2003-2017

2003

Dewan Juri: Antonius Sujata, Betti Alisjahbana, Faisal Basri, Fred Tumbuan, Harkristuti Harkrisnowo, Humayunbosha Somiadiredja, Komaruddin Hidayat, Nini K. Maramis, Tini Hadad.

Peraih:

1. Erry Riyana Hardjapamekas: Mantan Direktur Utama PT. Timah

2. Karaniya Dharmasaputra: Redaktur Majalah Tempo

3. M. Yamin (Alm): Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung

4. Syamsul Qamar: Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Aceh Timur, Aceh

2004

Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Humayunbosha Somiadiredja, Atmakusumah Astraatmadja, Bambang Widjojanto.

Peraih:

1. Saldi Isra: Ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

2. Gamawan Fauzi: Bupati Solok, Sumatera Barat

2008

Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Gunarni Soeworo, Frans Hendra Winarta, Mardjono Reksodiputro, Rizal Malik.

Peraih:

1. Amien Sunaryadi: Mantan Wakil Ketua KPK

2. Busyro Muqoddas: Ketua Komisi Yudisial

3. Sri Mulyani Indrawati: Menteri Keuangan RI

2010

Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Eko Prasojo, Rikard Bagun, Zoemrotin K. Susilo.

Peraih:

1. Joko Widodo: Walikota Solo, Jawa Tengah

2. Herry Zudianto: Walikota Yogyakarta

2013

Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Mas Ahmad Santosa, Paulus Agung Pambudhi, Rikard Bagun, Luky Djani.

Peraih:

1. Basuki Tjahaja Purnama: Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Nur Pamudji: Direktur Utama PT. PLN

2015

Dewan Juri: Endy M. Bayuni, Luky Djani, Zainal A. Mochtar

Peraih:

1. Tri Rismaharini: Walikota Surabaya, Jawa Timur

2. Yoyok Riyo Sudibyo: Bupati Batang, Jawa Tengah

2017

Dewan Juri: Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, Zainal A. Mochtar

Peraih:

1. Nurdin Abdullah: Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan

2. Heru Pambudi: Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Leave a Reply