TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah, swasta, dan masyarakat berkolaborasi saling membantu warga terdampak pandemi virus corona. Dalam penyalurannya, masih ditemukan ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Di beberapa daerah, permukiman elite yang dihuni orang-orang mampu malah mendapat bantuan sembako. Alhasil bantuan itu dikembalikan agar disalurkan kepada mereka yang benar-benar terdampak.

Jaringan Gusdurian turut ambil bagian berkontribusi membagikan paket sembako oleh beberapa platform seperti BenihBaik.com, Kitabisa.com, Gerakan Islam Cinta, OVO, Grab hingga Tokopedia. Lantas bagaimana langkah jaringan Gusdurian ‎agar paket sembako yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan akuntabilitas sehingga dipercaya oleh publik ?

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menjelaskan untuk proses pendataan mereka yang layak mendapatkan bantuan sembako, pihaknya mendata sendiri dari lapangan.

“‎Untuk pengambilan data, kami awalnya mencoba bangun hubungan dengan Kementerian Sosial. Kami ingin dapat data terpadu kesejahteraan sosial atau data penerima program PKH. Asumsi kami mereka perlu dibantu, tapi kami analisis di lapangan tidak segampang itu. Banyak pekerja sektor informal yang tidak terdata,” tuturnya dalam diskusi online bersama Bung Hatta Award, Kamis (7/5/2020) malam.

Akhirnya Jaringan Gusdurian ‎memutuskan tidak menggunakan data dari Kementerian Sosial melainkan menggunakan assesmen lapangan dari Jaringan Gusdurian yang ada di 130 kota di seluruh Indonesia.

Dari hasil assemen di lapangan, Alissa Wahid tidak memungkiri banyak temuan-temuan seperti yang kini viral di media sosial yakni rumah layak mendapat stampel keluarga miskin.

“Kami dapati di lapangan banyak kelompok informal tidak terdata oleh pemerintah. ‎Sebagian kami temukan penerima bantuan pemerintah ada kolusi di tingkat lokal. Termasuk rumah yang bangunannya bagus ditempel stiker keluarga miskin. Itu realita di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut sebagai bagian dari akuntabilitas, Alissa Wahid selalu membuat ‎reporting yang diposting di media sosial baik itu jumlah sembako yang sudah disalurkan hingga kisah-kisah penerima sembako di lapangan.

Reporting berkala ini sangat penting agar masyarakat dan pihak-pihak yang mempercayakan Jaringan Gusdurian menyalurkan bantuan merasa senang karena bantuannya tepat sasaran.

“Kalau kita rajin buat laporan sementara itu menandakan oh, kita serius kerjanya. Termasuk bisa memberitahu ke donator kalau bantuan mereka diberikan ke mereka yang berhak.‎ Saya selalu menekankan pada Jaringan Gusdurian, jaga kredibilitas, ingat amanah publik,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Covid-19 Versi Jaringan Gusdurian, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/07/akuntabilitas-penyaluran-bantuan-covid-19-versi-jaringan-gusdurian edisi 7 Mei 2020

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal imunitas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Aturan imunitas di Pasal 27 Perpu Covid-19 harus dibatalkan demi moralitas.

“Kalau imunitas dilegalkan dalam pasal 27 itu dibatalkan, artinya MK sudah menegakkan moralitas konstitusi,” kata dia dalam diskusi daring Perkumpulan Bung Hatta Anticorruption Award, Jumat, 1 Mei 2020.

Busyro mengatakan MK tak boleh menilai Perpu Covid-19 hanya dengan standar konstitusi. Menurut dia, konstitusi bisa ditafsirkan sesuai kepentingan.

Dia meminta MK juga menggunakan hati nurani dalam menilai pasal Imunitas dalam Perpu Covid-19. “Tafsir terhadap moralitas konstitusi itu mendasarkan pada hati nurani,” kata dia.

Sebelumnya, sudah ada tiga pihak yang mengajukan gugatan ke MK terhadap Perpu Covid-19. Ketiga penggugat sama-sama meminta MA membatalkan sejumlah pasal, salah satunya pasal 27. Salah satu penggugat, Masyarakat Antikorupsi Indonesia menilai pasal itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang sama di mata hukum. MAKI juga khawatir adanya pasal itu dapat mengulang terjadinya skandal seperti kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Pasal 27 mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 tak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Pasal itu juga mengatur bahwa pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan sejumlah pejabat di bidang ekonomi tak bisa digugat baik secara perdata atau pidana saat menjalankan Perpu itu.

Disebutkan pula bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan Perpu Covid-19 bukan obyek gugatan yang bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Artikel ini telah diterbitkan Tempo sebelumnya dengan judul “Eks Pimpinan KPK: MK Harus Batalkan Pasal Imunitas Perpu Covid-19” edisi 2 Mei 2020